Kamis, 16 Oktober 2020 Jam 09.00 telah direalisasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode II Tahap 5-6 (Agustus-September). kegiatan ini dilaksakan di Balai Desa Curahlele Kec.Balung. Jumlah Penerima sebanyak 245 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Meskipun dilaksanakan di bulan oktober, namun tidak mengurangi kehidmatannya atas kepeduliannya kepada masyarakat. Karena bagaimanapun pandemi ini masih menyisakan beban ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan beban dapat terkurangi. Ungkap Kepala Desa Curahlele Abdul Hamid.

Lebih lanjut Kepala Desa menyampaikan, bahwa Pemerintah Pusat memegang mandat dan tanggungjawab Utama, pasalnya selama masa pandemi ini berbagai kebijakan anggaran Desa terutama Dana Desa dalam pengelolaannya masih mengikuti instruksi dan arahan dari pemerintah Pusat terkait dengan postur penggunaan Dana Desa dan pengelolaannya, salah satunya dialokasikan untuk bantuan langsung Tunai Dana Desa dan disamping itu juga pemerintah pusat melalui Kemendesa dalam waktu dekat akan merealisasikan masker kepada masyarakat, pemerintah desa akan mengerahkan seluruh petugas dan sekaligus relawan untuk mendistribusikannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa persnya mengatakan bahwa wabah Covid-19 dalam beberapa bulan ini sangat berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian negara-negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Langkah pemerintah terutama pemerintah Desa harus melindungi warganya dari penyakit, namun disisi lain roda perekonomian masyarakat secara bersamaan pula harus ditangani. Dampak dari krisis ekonomi akibat pandemi kali ini benar-benar berimbas pada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, sektor UMKM, hingga rumah tangga. Oleh karenanya, sentuhan kebijakan untuk masyarakat berbasis rumah tangga tidak mampu salah satunya bantuan langsung Tunai, disamping sektor kesehatan menjadi fokus utama pemerintah dalam mengantisipasi dampak dari Covid-19 ini. mengingat anggaran kesehatan yang mencapai 87,5 triliun ini sebagian adalah belanja tambahan yang berhubungan dengan Covid-19 langsung seperti untuk penanganan gugus tugas, pembelian APD pada tahap awal, peningkatan kualitas dan kuantitas rumah sakit. 

Menkeu pun berpesan, jika masyarakat ingin tetap produktif melakukan kegiatan perekonomiannya, maka sudah seharusnya masyarakat dalam melakukan interaksi sosial harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya rajin cuci tangan, membatasi interaksi dengan menghindari kerumunan, rutin memakai masker. (Co. M.Nur)